Bisa kita bayangkan bahwa pesentase
keberhasilan penerapan e-governemnet didunia sangat kecil, muncul
pertanyaan dalam diri kita bagaimana dengan penerapan e-government di
indonesia ? tentu saja pertanyaan ini dapat dijawab melalui penelitian terhadap
penerapan e-government di indonesia. Kemudian bagaimana penerapan
e-government bisa sukses, dalam modul ini dijelaskan terdapat lima bagian besar
kelompok faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan penerapan e-government
yang dapat digambarkan sebagai berikut :
Berikut kita coba analisis
faktor-faktor yang tergambar diatas
1. Visi, objektif dan strategi
Rencana jangka panjang dengan visi
dan strategi yang jelas sangat penting dalam implementasi e-government,
singkatnya keberhasilan e-government membutuhkan :
- Visi yang jelas dari pemimipin
- Dukungan yang kuat dari masyarakat
- Penetapan agenda
Jika kita cermati kebutuhan diatas
maka kelemahan yang kita miliki adalah
- Visi yang jelas dari pemimpin,
kita sadari bahwa banyak pimpinan baik ditingkat pusat dan daerah yang belum
memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi,
akibatnya pemimpin belum dapat menghasilkan visi yang baik dari pengembangan
dan pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam pembanganunan
-Dukungan yang kuat dari
masayarakat, dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik
ddampak penerapan TIK tersebut, masayarakat juga akan mendukung jika
masayarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan layanan yang teradapat
dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini indonesia masih terkendala dengan
masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum
terjangkau dengan layanan TIK.
2. Hukum dan Peraturan
Adalah penting untuk merancang waktu
dan usaha yang cukup untuk perubahan legislatif yang mungkin diperlukan untuk
mendukung implementasi proses yang baru. Aturan hukum berikut ini perlu dirancang
demi keberhasilan e-government :
- Hukum privasi dan isu terkait
- Hukum terkait perubahan proses bisnis dan sistem
informasi
- Hukum terkait arsitektur teknologi informasi
pemerintahan dan pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi
Hukum dan peraturan masih menjadi
pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuatnya. Tanpa hukum dan aturan dari
pemerintah adalah sebuah keniscayaan e-government dapat diterapkan
dengan optimal.
3. Struktur Organisasi
Restrukturisasi organisasi
mempengaruhi sekitar 30 sampai 50% dari keseluruhan usaha. Perubahan dalam
struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan implementasikan dengan
sistematis.
Hal-hal penting yang mempengaruhi
perubahan organisasi adalah sebagai berikut :
- Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen
- Perencanaan manajemen TI dan manajemen perubahan
- Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran
- Koordinasi dan kolaborasi
- Pemantuan dan pengukuran kinerja
- Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masayarakat
Restrukturisasi organisasi pada
pemerintahan bukanlah hal mudah, dibutuhkan kesungguhan dan kebesaran hati dari
pemerintah beserta jajaranya. Beberapa resiko yang muncul adalah hilangnya
sebuah fungsi atau struktur dan jabatan kerja tertentu karena berubahnya
proses bisnis karena berubahnya orientasi layanan yang ada. Resistansi yang
muncul dari dalam pemerintahan itu sendiri dapat menjadi faktor gagalnya
restrukturisasi organisasi yang dilakukan. Negara Singapura melakukan hal
yang radikal ketika mereka melakukan restrukturiasi organisasi pemerintahannya
dalam rangka menerapakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan
mereka, pemerintah Singapura dengan berani memberhentikan pegawai pemerintahan
yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi dan menggantikannya dengan pegawai
baru yang berasal dari generasi muda yang lebih familiar dengan TIK.
4. Proses Bisnis
Cara mengerjakan bisnis yang sedang
berlangsung saat ini bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah
satu alat melakukan inovasi proses bisnis adalah Business Prosess
Reenginering (BPR). Kendala yang perlu disikapi dengan bijak adalah
perilaku kerja yang sudah dijiwai oleh aparatur pemerintahan, perubahan proses
bisnis akan menuntut aparatur pemerintahan untuk beradaptasi dengan sistem yang
baru, jika aparatur pemerintahan tidak siap untuk beradaptasi dengan sistem
yang baru akan mengkibatkan sistem tidak dapat bekerja secara maksimal.
5. Teknologi Informasi
Faktor-faktor yang perlu
diperhatikan dalam memilih teknologi dan vendor adalah :
- Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan
- Infrastruktur jaringan
- Interoperasabilitas
- Standarisasi
- Kemampuan teknis dan SDM
Pengembangan infrastruktur dan
aplikasi di pemerintahan masih dianggap sebagai proyek yang akan menghasilkan
“uang”, paradigma ini sebaiknya dikikis habis sehingga dalam menentukan
dan memilih teknologi akan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan akan datang
tidak berorientasi kepada keuntungan.
