UNSUR ATAU FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN PELAKSANAAN E-GOVERMENT

Bisa kita bayangkan bahwa pesentase keberhasilan penerapan e-governemnet didunia sangat kecil, muncul pertanyaan dalam diri kita bagaimana dengan penerapan e-government di indonesia ? tentu saja pertanyaan ini dapat dijawab melalui penelitian terhadap penerapan e-government di indonesia. Kemudian bagaimana penerapan e-government bisa sukses, dalam modul ini dijelaskan terdapat lima bagian besar kelompok faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan penerapan e-government yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : Faktor-faktor Kesuksesan dalam implementasi E-government (sumber http://www.kado.or.kr/koil/bbs)

Berikut kita coba analisis faktor-faktor yang tergambar diatas

1. Visi, objektif dan strategi

Rencana jangka panjang dengan visi dan strategi yang jelas sangat penting dalam implementasi e-government, singkatnya keberhasilan e-government membutuhkan :

• Visi yang jelas dari pemimipin
• Dukungan yang kuat dari masyarakat
• Penetapan agenda

Jika kita cermati kebutuhan diatas maka kelemahan yang kita miliki adalah

- Visi yang jelas dari pemimpin, kita sadari bahwa banyak pimpinan baik ditingkat pusat dan daerah yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi, akibatnya pemimpin belum dapat menghasilkan visi yang baik dari pengembangan dan pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam pembanganunan

-Dukungan  yang kuat dari masayarakat, dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik ddampak penerapan TIK tersebut, masayarakat juga akan mendukung jika masayarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan  layanan yang teradapat dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini indonesia masih terkendala dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan TIK.

2. Hukum dan Peraturan

Adalah penting untuk merancang waktu dan usaha yang cukup untuk perubahan legislatif yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi proses yang baru. Aturan hukum berikut ini perlu dirancang demi keberhasilan e-government :

• Hukum privasi dan isu terkait
• Hukum terkait perubahan proses bisnis dan sistem informasi
• Hukum terkait arsitektur teknologi informasi pemerintahan dan pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi

Hukum dan peraturan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuatnya. Tanpa hukum dan aturan dari pemerintah adalah sebuah keniscayaan e-government dapat diterapkan dengan optimal.

3. Struktur Organisasi

Restrukturisasi organisasi mempengaruhi sekitar 30 sampai 50% dari keseluruhan usaha. Perubahan dalam struktur organisasi harus direncanakan dengan matang dan implementasikan dengan sistematis.

Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut :

• Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen
• Perencanaan manajemen TI dan manajemen perubahan
• Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran
• Koordinasi dan kolaborasi
• Pemantuan dan pengukuran kinerja
• Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masayarakat

Restrukturisasi organisasi pada pemerintahan bukanlah hal mudah, dibutuhkan kesungguhan dan kebesaran hati dari pemerintah beserta jajaranya. Beberapa resiko yang muncul adalah hilangnya sebuah fungsi atau struktur  dan jabatan kerja tertentu karena berubahnya proses bisnis karena berubahnya orientasi layanan yang ada. Resistansi yang muncul dari dalam pemerintahan itu sendiri dapat menjadi faktor gagalnya restrukturisasi organisasi yang dilakukan.  Negara Singapura melakukan hal yang radikal ketika mereka melakukan restrukturiasi organisasi pemerintahannya dalam rangka menerapakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan mereka, pemerintah Singapura dengan berani memberhentikan pegawai pemerintahan yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi dan menggantikannya dengan pegawai baru yang berasal dari generasi muda yang lebih familiar dengan TIK.

4. Proses Bisnis

Cara mengerjakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah satu alat melakukan inovasi proses bisnis adalah Business Prosess Reenginering (BPR). Kendala yang perlu disikapi dengan bijak adalah perilaku kerja yang sudah dijiwai oleh aparatur pemerintahan, perubahan proses bisnis akan menuntut aparatur pemerintahan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru, jika aparatur pemerintahan tidak siap untuk beradaptasi dengan sistem yang baru akan mengkibatkan sistem tidak dapat bekerja secara maksimal.

5. Teknologi Informasi

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi dan vendor adalah :

• Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan
• Infrastruktur jaringan
• Interoperasabilitas
• Standarisasi
• Kemampuan teknis dan SDM

Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di pemerintahan masih dianggap sebagai proyek yang akan menghasilkan “uang”,  paradigma ini sebaiknya dikikis habis sehingga dalam menentukan dan memilih teknologi akan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan akan datang tidak berorientasi kepada keuntungan.